Profil Nagari Tiumang

Assalamu’alaikum wr.wb.

Selamat datang di situs web Nagari Tiumang. Situs web Nagari Tiumang adalah merupakan komitmen pemerintah Nagari Tiumang pada pentingnya komunikasi dan transparansi publik. Melalui Situs web Nagari Tiumang ini kami memberikan informasi seputar pemerintahan Nagari Tiumang.

Pemerintahan Nagari Tiumang dipimpin oleh Bapak Safrizal, SH dengan masa jabatan tahun 2017-2022. Nagari Tiumang berupaya mewujudkan keharmonisan masyarakat dalam membangun Nagari Tiumang ke depan. Nagari Tiumang mengarahkan jalannya roda pemerintahan dan pembangunan desa dan sumber daya manusia.

Sejarah Nagari Tiumang

                 Asal nama dan kedudukan Nagari Tiumang  sebagai Pusat Pemerintahan Nagari  dan Induk empat Koto lareh batang Hari, menurut warih nan bajawek imanat nan bapocik  adalah bermula dari kedatangan Dt. Rajo Sinaro dan Dt. Gumantan Sati dari Pariangan Padang Panjang ( luak Tanah Datar ) menuju ranah Batang Hari sampai ke Tiumang, sesampainya mereka  di Tiumang ditemukannya bekas tungku orang memasak yang disebut dengan Tumang, sehingga mereka  tinggal didaerah ini dan di buatlah suatu perkampungan yang diberi nama dengan Tiumang, Nama Tiumang adalah sahari ado sahari banamo.

Pembangunan

Pemerintah desa bersama masyarakat bekerja bersama untuk memajukan dan mengembangkan desa melalui pembangunan yang efektif. Pembangunan yang kami lakukan mengedepankan kearifan lokal yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakterisktik fisik/geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi, sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan pemukiman desa kami.

Lembaga Pemerintahan

Pemerintahan Nagari Tiumang dipimpin oleh Bapak Safrizal, SH dengan masa jabatan tahun 2017-2022. Nagari Tiumang berupaya mewujudkan keharmonisan masyarakat dalam membangun Nagari Tiumang ke depan. Nagari Tiumang mengarahkan jalannya roda pemerintahan dan pembangunan desa dan sumber daya manusia.


Keterbukaan informasi menjadi salah satu amanat UU Desa Pasal 86!

Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota.